Poin-poin Aturan Pam Swakarsa

Poin-poin Aturan Pam Swakarsa

Poin-poin Aturan Pam Swakarsa

Poin-poin Aturan Pam Swakarsa, – Kapolri Jenderal Idham Aziz menerbitkan peraturan baru Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) yang tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2020. Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) mengaku terlibat dalam penyusunan aturan baru Pam Swakarsa tersebut.

“Loh kita kan memang terlibat dalam pembuatan itu. Jadi saya sebagai Ketua Asosiasi Profesi Satpam Indonesia memang dilibatkan dalam kelompok kerja pembuatan perkap ini,” kata Ketua APSI, Aziz Said saat dihubungi, Selasa.

Pasal 1 Perpol tersebut menjelaskan, Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri.

“Yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia,” demikian bunyi pada Pasal 1 Perpol Nomor 4 Tahun 2020 yang diterima http://utowndc.com/, Rabu.

Ia mengatakan, dalam aturan itu ada sejumlah poin yang merupakan usulan dari APSI. Usulan itu diantaranya, APSI meminta satpam yang ada di perkantoran dibedakan dengan satpam yang ada di perumahan.

Ini tujuan diterbitkan Perpol Pam Swakarsa

Pasal 2 dalam Peraturan Kapolri menjelaskan Pam Swakarsa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman di lingkungan perusahaan, kawasan atau
permukiman.

Kemudian, mewujudkan kesadaran warga masyarakat di lingkungan kawasan atau permukiman, guna penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, bertujuan meningkatkan pembinaan penyelenggara dan kemampuan Pam Swakarsa dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas di lingkungan masing-masing.

Satpam hingga Pecalang Bali berperan dalam Pam Swakarsa

Dalam Pasal 3 ayat 1 Perpol tersebut menjelaskan, Pam Swakarsa bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian, Pasal 3 ayat 2 menyatakan, Pam Swakarsa terdiri atas Satpam dan Satkamling.

Dalam Pasal 3 ayat 3 menyatakan, Selain Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdapat Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal.

“Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat berupa Pecalang di Bali, Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Siswa Bhayangkara dan Mahasiswa Bhayangkara,” demikian bunyi Pasal 3 ayat 4 Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

Pasal 3 Ayat 5 menyatakan, Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, memperoleh pengukuhan dari Kepala Koordinasi Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri atas rekomendasi Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda.

Satpam diberikan pangkat hingga usia pensiun dibatasi

Dalam Pasal 4 menjelaskan, Satpam dibentuk melalui perekrutan, pelatihan dan pengukuhan. Calon anggota Satpam meliputi orang perseorangan serta Purnawirawan Polri dan TNI. Tak hanya itu, Satpam juga diberikan pangkat.

“Golongan kepangkatan Anggota Satpam meliputi manajer, supervisor dan pelaksana,” demikian bunyi Pasal 19.

Pasal 20 ayat 1 menyatakan, golongan kepangkatan manajer dibagi lagi menjadi manajer utama, manajer madya dan manajer. Kemudian dalam Pasal 20 ayat 2 tertulis, golongan kepangkatan supervisor meliputi jenjang kepangkatan supervisor utama, supervisor madya dan supervisor.

Terakhir, Pasal 20 ayat 3 menyatakan, golongan kepangkatan pelaksana meliputi jenjang kepangkatan pelaksana utama, pelaksana madya dan pelaksana.

Selanjutnya, Pasal 31 ayat 1 menyatakan, batas usia pensiun anggota Satpam yang berasal dari orang persorangan yaitu 56 tahun bagi pelaksana, 58 tahun bagi supervisor dan 70 tahun bagi manajer.

Kemudian Pasal 31 ayat 2, batas usia pensiun anggota Satpam yang berasal
dari purnawirawan Polri atau TNI yaitu 60 tahun bagi pelaksana, 65 tahun bagi supervisor dan 70 tahun bagi manajer.