Minta KPK Usut Korupsi Prakerja

Minta KPK Usut Korupsi Prakerja

Minta KPK Usut Korupsi Prakerja

Minta KPK Usut Korupsi Prakerja, – Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ragu menangkap dan mengadili para perampok dan penikmat uang negara bila sudah menemukan indikasi penyimpangan atau korupsi dalam program Kartu Prakerja.

Hal ini disampaikan Didik menanggapi hasil kajian KPK terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Menurutnya, KPK tidak boleh ragu dalam memberantas korupsi di tengah wabah virus corona (Covid-19) yang menyulitkan masyarakat.

“Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Segera tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara,” kata Didik

Didik pun mengaku sudah mengingatkan KPK untuk melakukan kajian, analisa, dan pengawasan yang ketat dengan melibatkan untuk melakukan kajian, analisa, dan pengawasan yang ketat dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mencegah munculnya penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, serta korupsi sejak awal Kartu Prakerja diluncurkan.

Dia menerangkan, KPK harus menindak tegas penyimpangan dalam pelaksanaan Kartu Prakerja. Menurutnya, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal, secara kasat mata dan pemikiran telanjang.

Sejak awal, Didik mengaku sudah memprediksi bahwa program Kartu Prakerja rawan terhadap penyimpangan. Pontensi penyimpangan dalam program kartu Prakerja misalnya, konflik kepentingan dengan penunjukan mitra tanpa melalui tender, potensi dagang pengaruh hingga transparansi dan akuntabilitas.

Didik membeberkan, potensi-potensi penyimpangan itu lahir dari berbagai macam faktor. Mulai dari konflik kepentingan karena proses penunjukan kemitraan tanpa melalui mekanisme tender, perdagangan pengaruh, hingga transparansi serta akuntabilitas yang dianggap tidak terpenuhi.

Dalam surat bernomor B/2492/LIT.05/01-15/06/2020 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri, KPK meminta program Kartu Prakerja dihentikan sementara lantaran ada sejumlah permasalahan.

“Berdasarkan hasil analisa dokumen, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta perolehan informasi lain, kami mengidentifikasikan beberapa permasalahan lain,” kata Firli seperti dikutip dari surat tersebut.

Firli menuturkan permasalahan yang ada mulai dari tahap pendaftaran hingga tata laksana program Kartu Prakerja. Dia menyoroti peserta yang merupakan pekerja terdampak yang ikut mendaftar program secara daring tersebut, yaitu hanya berkisar 143 ribu.

Didik berharap KPK bisa bergerak lebih tegas terkait dengan potensi penyimpangan pelaksanaan Kartu Prakerja ini karena sangat berpotensi menguapkan uang negara yang sangat besar untuk dikorupsi.

“Jangan biarkan uang negara dijadikan bancakan,” imbuhnya.

Sebelumnya, pimpinan KPK menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait program Kartu Prakerja.

Padahal, data pekerja terdampak Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menyebut 1,7 juta pekerja harus mendaftar untuk ikut program.

Namun, faktanya hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KPK juga menemukan terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *