Kemendikbud Akui PJJ Belum Optimal

Kemendikbud Akui PJJ Belum Optimal

Kemendikbud Akui PJJ Belum Optimal

Kemendikbud Akui PJJ Belum Optimal, – Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan PJJ memang belum optimal. Masih banyak kabupaten/kota yang tidak melaksanakan PJJ sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Menurut Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Na’im, jumlahnya bahkan lebih dari 70 daerah.

“Ada 79 kabupaten/kota yang pelaksanaan pembelajaran di daerahnya belum sesuai dengan SKB,” kata Na’im dalam acara yang bertajuk Bincang Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan secara daring lewat aplikasi Zoom, Selasa, 28 Juli 2020.

Berdasarkan instrumen pemantauan implementasi SKB milik Kemdikbud per 27 Juli 2020, ada 79 daerah yang pelaksanaan pendidikannya tidak sesuai dengan SKB Empat Menteri. Sebanyak 17 daerah belum diketahui dan 418 daerah tercatat melaksanakan sesuai SKB Empat Menteri.

“Kami minta untuk dapat segera menyelaraskan proses belajar mengajar dengan ketentuan tersebut,” ujar Na’im dalam paparannya. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada 418 daerah yang telah melaksanakan pendidikan sesuai SKB Empat Menteri.

Ada pun 79 daerah yang disebutkan Na’im, terbagi dalam empat zona. Sebanyak 18 daerah berada di zona hijau, 39 daerah berada di zona kuning, 20 daerah berada di zona oranye, dan 2 daerah berada di zona merah.

Ada pun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, mengakui bahwa pelaksanaan PJJ memiliki dampak negatif dan permanen terhadap anak. Ada tiga dampak besar yang mengancam jam anak dan masa depannya dengan pemberlakuan PJJ.

Mulai dari ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan juga peningkatan kekerasan terhadap anak serta risiko psikososial.

“Efek daripada melakukan pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen,” kata Nadiem, Jumat 7 Agustus 2020.

Nadiem di berbagai kesempatan menegaskan, tidak seorang pun di Kemendikbud yang menginginkan PJJ dilaksanakan. Namun, kata dia, situasi pandemik menyebabkan PJJ menjadi jalan terbaik yang bisa diterapkan agar pendidikan di Indonesia dapat terus berjalan.

Agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan di masa pandemik COVID-19, Nadiem telah mengeluarkan Kurikulum Darurat yang sifatnya opsional. Kurikulum Darurat ini merupakan wujud perampingan dari Kurikulum Nasional 2013, di mana tidak wajib digunakan oleh sekolah-sekolah.