Kemarahan Jokowi & Ketakutan Menteri Cairkan Anggaran

Kemarahan Jokowi & Ketakutan Menteri Cairkan Anggaran

Kemarahan Jokowi & Ketakutan Menteri Cairkan Anggaran

Kemarahan Jokowi & Ketakutan Menteri Cairkan Anggaran – “Saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya biar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya.”

“Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya beri contoh. Bidang kesehatan dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53%, coba. Uang beredar di masyarakat itu ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi.”

“Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti ini.”

“Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan. Ini harus extra ordinary harusnya 100 persen.”

Itulah penggalan kata-kata yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan 18 Juni 2020 itu.

Jokowi marah dan kesal atas penanganan Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, salah satu hal yang terkesan para Menteri lambat entah dalam proses pencairan anggaran dan belanja semata mata bukan karena tidak ada uang.

“Alasan nggak punya uang itu enggak. Sudah di-secure. Masing-masing lembaga merasa mereka harus akuntabel dan hati-hati. […] Karena like it or not, everybody merasa khawatir,” tutur Sri Mulyani di Gedung DPR saat Rapat bersama Komisi XI, Senin (29/6/2020).

Menurut Sri Mulyani, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu kepada seluruh rakyat. Sehingga peraturan pun harus sesuai.

“Agar tidak jadi masalah akuntabilitas itu makanya trade off-nya lama.”

Sri Mulyani menuturkan dalam rapat kabinet sudah mendapatkan banyak masukan dari Jaksa Agung, BPK, sampai KPK. Selain itu diskusi dengan LKPP dan auditor juga dilakukan.

“Penggunaan APBN akan dicoba lagi lebih cepat namun sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu Kemenkeu juga terus berupaya mendukung penuh pemulihan ekonomi nasinal melalui skema pencairan anggaran yang mudah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *