Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD Mengaku Kecolongan

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD Mengaku Kecolongan

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD Mengaku Kecolongan

Anies Izinkan Reklamasi Ancol, DPRD Mengaku Kecolongan – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak merasa kecolongan mengenai izin reklamasi Ancol seluas 155 hektare (ha) yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Izin perluasan wilayah dengan reklamasi kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 ha dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur 120 ha itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 sejak Februari 2020.

“Boleh dibilang kami kecolongan, sebab harusnya dibahas di DPRD dulu,” umgkap Gilbert seperti dilansir dari Antara, Rabu.

Gilbert menyampaikan PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengembang proyek reklamasi ini juga terkesan menutup-nutupin.

Perusahaan milik pemerintah daerah itu tidak pernah menyampaikan pemberian izin tersebut kepada DPRD DKI.

“Selama rapat dengan Jaya Ancol, mereka enggak menyampaikan ke kami. Makanya kami juga bingung tiba-tiba sudah ada kepgub,” pungkasnya.

Komisi B DPRD DKI Jakarta akan meninjau langsung proyek reklamasi Ancol itu. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai akan dipanggil untuk membahas reklamasi kawasan Ancol tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luas 155 hektare.

Izin terbit dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare serta Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare tertanggal 24 Februari 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak berkomentar banyak terkait reklamasi Ancol ini. Dia mengaku akan menjelaskan selengkap mungkin pada saatnya nanti.

“Nanti dijelasinnya lengkap sekalian, jangan doorstop,” ucapnya di Balai Kota, Selasa.

VP Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol, Agung Praptono menjelaskan bahwa perluasan kawasan rekreasi itu untuk menjadikan Ancol bukan hanya kebanggaan DKI Jakarta, tetapi juga ikon Indonesia.

“Saat ini masih dalam tahapan SK, belum ada perkembangan,” kata Agung.

Agung menyampaikan semua proses dan tahapan sedang dilaksanakan sebagai bagian dari rencana Ancol menjadi kawasan rekreasi terpadu terbesar di Asia Tenggara.

Selaku perusahaan terbuka milik Pemprov DKI Jakarta, Ancol membutuhkan pembangunan kawasan baru dan peningkatan kapasitas atas kawasan yang sudah ada.

Dengan proyek tersebut, secara tidak langsung juga meningkatkan aset perusahaan.

“Kita pastikan proses tetap berjalan, karena SK itu punya jangka waktu,” ujar Agung.

Pemberian izin reklamasi ancol ini mengundang kritik sebab sebelumnya Anies membatalkan reklamasi di Teluk Jakarta.

Penolakan pada reklamasi juga jadi janji kampanye Anies di Pilkada DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *