AS Kerahkan Militer Intai Situasi

AS Kerahkan Militer Intai Situasi

Ketegangan Laut China Selatan, AS Kerahkan Militer Intai Situasi

AS Kerahkan Militer Intai Situasi – Sebuah lembaga think tank China, South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI), menuding Amerika Serikat mengerahkan sejumlah pesawat militernya untuk melakukan misi pengintaian di dekat perairan Taiwan, tepatnya Selat Bashi dan Laut China Selatan.

Sementara itu, C-17 Globemaster III terbang di atas Laut China Selatan,” bunyi kicauan SCSPI melalui akun Twitternya.

Lebih lanjut, Retno mengatakan ia juga membahas soal penyelesaian klaim di antara negara claimers.

“Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa Indonesia bukan merupakan negara claimers. Dalam hal ini tentunya negosiasi di antara negara claimers menjadi kunci.

“Hal yang ketiga yang kita sampaikan adalah mengenai klaim nine dash line. Indonesia menyampaikan bahwa ASEAN penting untuk menunjukkan soliditas mengenai penghormatan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS 1982, termasuk lagi mekanisme yang diatur di dalam PCA.” terangnya.

Pernyataan itu disampaikan Retno di saat situasi Laut China Selatan sedang panas-panasnya, di mana militer Amerika Serikat (AS) dan China terus meningkatkan kehadiran di kawasan yang disengketakan banyak negara itu.

China tentu akan meladeni segala bentuk provokasi AS, meskipun itu harus sampai ke level perang terbuka. Tetapi, mungkinkah eskalasi ketegangan kedua negara adidaya ini memuncak hingga ke level perang terbuka? Menurut hemat saya, eskalasi konflik kedua adidaya dunia ini sulit untuk meningkat lebih tinggi. Ada beberapa alasannya.

Pertama, karena tingginya nilai strategis LCS bagi perekonomian dan perdagangan dunia, sehingga potensi ancaman sekecil apapun yang mengganggu kawasan ini akan secara otomatis menjadi urusan semua bangsa di dunia.

Kedua, tiap perang tentu membutuhkan dukungan atau partisipasi baik oleh public dalam negerinya, maupun dari negara lain. Hal ini agak sulit diraih oleh kedua negara (AS-China), terlebih saat ini setiap negara dengan berjuang melawan pandemi Covid-19.

Ketiga, ditinjau dari perspektif teoritis, dua kekuatan negara yang memiliki agregat setara kecil kemungkinan akan melakukan perang terbuka di antara mereka. Itu sebabnya muncul istilah balance of power dalam diskursus politik internasional. Paham ini meyakini bahwa keseimbangan kekuatan dunia akan mereduksi konflik terbuka dan pada akhirnya melahirkan perdamaian (Kenneth Waltz, 1979).

Keempat, masih ditinjau dari perspektif teoritis, bahwa negara demokrasi sebenarnya lebih sulit untuk memutuskan sebuah perang. Karena dalam demokrasi pernyataan perang harus lebih dulu dibicarakan di parlemen sehingga ada kemungkinan penolakan (Steve Chan, 1987). Dalam kerangka itu, tidak mudah bagi pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk melakukan perang dengan China.

Namun demikian, kapal-kapal AS terus saja melakukan operasi, dengan alasan bahwa klaim China menyalahi hukum internasional. Mereka perlu memastikan keamanan dan kebebasan kawasan.

Sayangnya, Presiden Institut Nasional Studi Laut China Selatan Wu Shicun mengatakan aksi AS itu bisa meningkatkan peluang militer negara itu terlibat ‘perang’ dengan China.

“Pengerahan militer AS di kawasan Asia-Pasifik belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Wu saat mempresentasikan laporan tersebut, mengutip AFP.

“Kemungkinan insiden militer atau lepasnya tembakan yang tak disengaja telah meningkat,” tambah Wu. “Jika krisis meletus, dampak pada hubungan bilateral akan menjadi bencana besar.”

Jangankan berkonflik dengan China, ketika Trump secara brutal membunuh Jenderal Qasem Sulaimani pada 3 Januari 2020 lalu, kewenangannya atas angkatan bersenjata langsung dilucuti oleh parlemen. Hal ini tentu saja membuat kemungkinan pecahnya perang antara AS-China makin menipis.

Meski demikian, dinamika politik internasional tak ubahnya seperti dinamika politik dalam negeri. Banyak hal tak terduga yang bisa saja muncul dan mengubah semua skema permainan. Terkait hal itu, setiap negara tentu dituntut untuk melakukan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Terlebih negara-negara yang berbatasan langsung dengan Kawasan LCS, termasuk Indonesia.

Memang benar, bahwa agregat kekuatan yang sepadan dapat menghalau benturan langsung antardua kekuatan adidaya dunia. Namun konflik antar kedua kekuatan adidaya bisa bertransformasi dalam bentuk lain, seperti Perang Dingin yang menggunakan metode khas, yaitu perang perantara (war by proxy).

Jangan lupa, kawasan Asia Tenggara, khususnya Indochina, pernah menjadi teater Perang Dingin paling kolosal dengan korban jiwa mencapai jutaan manusia. Dan, sebagaimana sejarah sudah menunjukkan, jenis perang ini tak kalah dahsyat daya rusaknya terhadap sistem kehidupan umat manusia. Dengan demikian, sangat penting bagi negara-negara ASEAN –termasuk Indonesia– yang teritorinya berbatasan langsung dengan Kawasan LCS untuk segera membangun ketahanan diplomatik dengan cara mengalang kekuatan negara-negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan mengambil sikap bersama dalam merespons situasi ketegangan yang terjadi.

Kantor berita Jepang, Kyodo, melaporkan militer China berencana melakukan latihan pendaratan berskala besar di Hainan pada Agustus mendatang sebagai persiapan merespons risiko kepulauan itu direbut.

Sadar akan rencana Beijing, AS disebut mengerahkan misi pengintaian tersebut untuk melakukan beberapa misi pengumpulan data intelijen terkait wilayah itu.

Laporan SCSPI ini muncul ketika ketegangan di Laut China Selatan kembali memanas setelah China terus memperkuat klaim historisnya atas kepemilikan perairan kaya sumber daya alam itu dalam beberapa bulan terakhir.

Selain itu, Indonesia dan ASEAN perlu lebih keras mendorong terwujudnya ekosistem multilateralisme di level internasional. Hal ini terbilang urgen mengingat tindakan unilateral negara-negara adidaya ini kian marak terjadi dari waktu ke waktu.

Sebagaimana disampaikan Institut Nasional Studi Laut China Selatan dalam laporannya. Tingkat kehadiran militer AS di kawasan telah meningkat tajam sejak Presiden Donald Trump menjabat sejak 2016.

Menurut think tank pemerintah itu, AS telah mengerahkan 375.000 tentara dan 60% dari kapal perangnya di kawasan Indo-Pasifik. Tiga kapal induk AS telah dikirim ke wilayah tersebut.

Baru-baru ini, kapal China bahkan menyerang dan menenggelamkan tiga kapal nelayan Vietnam di salah satu bagian Laut China Selatan yang menjadi sengketa antara kedua negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *